BGN dan BPOM Perkuat Kolaborasi untuk Pengawasan Gizi dan Keamanan Pangan Nasional
04-06-2025 Umum Dilihat 2510 kali
Jakarta, 4 Juni 2025 — Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung Program Pemenuhan Gizi Nasional (MBG), melalui Rapat Koordinasi Dukungan Data Kelompok Penerima dan Penerima Manfaat MBG yang diselenggarakan di Hotel Aloft South Jakarta.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai direktorat teknis BGN dan instansi pendukung lainnya, dengan menghadirkan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin BPOM) sebagai narasumber. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi dan integrasi sistem pengawasan serta pertukaran data untuk mendukung ketepatan sasaran dan keamanan program pemenuhan gizi.
Dalam pembukaannya, Kapusdatin BGN menyampaikan bahwa BGN tengah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi garda depan penyaluran gizi kepada peserta didik dan masyarakat umum. Sistem ini diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem informasi pengawasan milik BPOM.
Kapusdatin BPOM menjelaskan bahwa saat ini pengawasan obat dan makanan mengandalkan tiga pilar utama: masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Dalam pengembangannya, BPOM turut melibatkan akademisi dan media untuk meningkatkan edukasi serta partisipasi publik. Ditekankan pula bahwa pengawasan harus dilakukan dari hulu ke hilir—tidak hanya pasca-produksi, namun juga sejak proses awal, seperti pengolahan bahan, pengemasan, hingga distribusi.
Selama periode Januari hingga Mei 2025, BPOM mencatat 17 kasus keracunan pangan di 10 provinsi. Untuk itu, penguatan sistem deteksi dini dan mitigasi risiko menjadi prioritas bersama. Salah satu inisiatif strategis yang dibahas adalah pengembangan dashboard early warning system oleh BGN dengan dukungan data pengawasan dari BPOM melalui platform Satu Data BPOM.
Diskusi juga membahas pentingnya pemadanan data penerima manfaat dengan data stunting, wasting, dan underweight yang dimiliki Kementerian Kesehatan.
Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN menekankan bahwa aplikasi sistem informasi ke depan harus efisien dan terintegrasi agar mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam menanggulangi risiko KLB. Sistem ini akan mengakomodasi pengawasan titik kritis pada seluruh jalur distribusi MBG, termasuk sarana penyimpanan dan penyiapan pangan.
Rapat ditutup dengan penegasan bahwa identifikasi titik kritis dan kolaborasi antarlembaga adalah kunci dalam mencegah kejadian luar biasa keracunan pangan. BPOM menyatakan kesiapannya untuk mendukung BGN melalui pemanfaatan aplikasi dan aliran data, serta pendampingan dalam pengawasan sarana pangan. Dengan sinergi ini, program pemenuhan gizi nasional diharapkan berjalan lebih aman, tepat sasaran, dan terintegrasi.
