Audiensi Pemanfaatan dan Pengelolaan Resource Layanan Komputasi Awan Pemerintah (Government Cloud)

Jakarta, 19 Februari 2025 — Pemerintah terus mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan Layanan Komputasi Awan Pemerintah (Government Cloud). Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta integrasi data antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan Layanan Komputasi Awan Pemerintah (Government Cloud) bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD), maka kami bermaksud melakukan audiensi terkait pemanfaatan dan pengelolaan resource atau kapasitas IaaS (infrastructure as a service)", ujar Mohammad Fahmi Kurniawan, Inspektur IV Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam sambutannya. Audiensi yang dilakukan pada Rabu, 19 Februari 2025 ini dihadiri juga oleh Inspektur I, Adam P.W.A Wibowo, Inspektur II, Yudianto, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Ali Muharam, dan juga Kepala Pusat Data dan Informasi, A. Indrajaya Sukma. Pertemuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan Government Cloud merupakan langkah strategis dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sejalan dengan upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan sesuai standar internasional, Badan POM berusaha untuk memenuhi persyaratan WHO Listed Authority (WLA). Untuk memperoleh status WLA ini, seluruh layanan publik dan layanan internal BPOM yang terkait membutuhkan kehandalan dalam aspek confidentiality, integrity dan availability (CIA) sehingga memerlukan dukungan penuh dari Kementerian Komdigi.

Pemerintah menargetkan bahwa pada akhir 2025, mayoritas layanan digital instansi pusat dan daerah sudah terintegrasi dengan sistem cloud yang dikelola oleh pemerintah. Dengan percepatan ini, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat berjalan dengan lancar 24/7, semakin modern, responsif, dan efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital.